PADANG | Partai NasDem secara resmi memberikan tiket bakal calon walikota untuk Pilkada Kota Padang 2024 kepada Fadly Amran.
Keputusan tersebut diambil dalam forum Rapat Pleno Bappilu DPP Partai NasDem yang berlangsung di NasDem Tower Jakarta, Minggu (02/06).
Ketua DPW Partai NasDem Sumbar H. Fadly Amran, BBA hadir didampingi sejumlah pengurus DPW serta Ketua, Sekretaris dan Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai NasDem dari 19 kota / kabupaten se Sumbar.
"Torehan prestasi Fadly Amran selaku Ketua DPW Partai NasDem Sumbar luar biasa. Patut diapresiasi. Karena itu, kita rekomendasikan sebagai calon Walikota Padang," tegas Ketua Bappilu DPP Partai NasDem Willy Aditya.
Guna memuluskan kemenangan Fadly, Willy menugaskan keluarga besar Partai NasDem Kota Padang untuk bekerja keras dan memastikan memilih calon wakil walikota yang bisa mewujudkan rencana tersebut.
Merespons kepercayaan yang diberikan partai terhadap dirinya, Fadly Amran menyampaikan ucapan terimakasih. Ia berjanji akan berupaya maksimal sehingga semua harapan tersebut bisa terealisasi.
Apalagi, dengan modal 7 kursi hasil Pileg 2024 yang lalu, NasDem harus intens membangun komunikasi dengan partai politik pemilik kursi lainnya di DPRD Kota Padang agar memenuhi syarat untuk bisa mengusung pasangan calon.
Ketua DPD Partai NasDem Kota Padang Osman Ayub mengaku merasa lega dengan diberikannya rekomendasi calon walikota kepada Fadly Amran.
"Terjawab sudah semua pertanyaan terkait calon walikota yang bakal diusung Partai NasDem di Pilkada Kota Padang nanti. Insya Allah kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk memenangkan beliau," urai Osman Ayub.
Dalam kesempatan yang sama, Bappilu DPP Partai NasDem juga menerbitkan rekomendasi kepada Hendrajoni untuk bertarung kembali merebut kursi bupati di Kabupaten Pesisir Selatan.
Rekomendasi yang sama juga diterima oleh Wakil Walikota Solok Ramadhani Kirana Putra, dengan harapan bisa naik kelas menjadi Walikota Solok periode 2024 - 2029 mendatang.
Sementara pimpinan Partai NasDem pada 16 kabupaten / kota lainnya di Sumbar, masih harus bersabar menunggu keputusan DPP terkait kepada siapa rekomendasi pencalonan kepala daerah diberikan.
0 Komentar